Surabaya – Pendiri sekaligus pemilik Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), Khalilur R Abdullah Sahlawiy, menyampaikan kritik tajam terhadap tata niaga tembakau nasional yang dinilainya belum berpihak pada petani.
Menurutnya, di tengah besarnya skala industri tembakau Indonesia yang terus tumbuh, distribusi nilai ekonomi masih belum berlangsung secara adil. Petani sebagai pemasok utama justru kerap berada pada posisi paling lemah dalam rantai produksi.
“Ada sesuatu yang tidak beres. Industri ini besar, tetapi belum adil. Ia tumbuh, tetapi belum merata. Kekayaan tercipta, namun belum sepenuhnya mengangkat kesejahteraan petani,” ujarnya di Surabaya, Senin (30/03/2026).
Ia menilai persoalan utama terletak pada kesenjangan struktural antara pelaku industri besar dan petani. Dalam praktiknya, petani belum memiliki posisi tawar yang kuat, baik dalam penentuan harga maupun standar pembelian yang kerap dianggap tidak transparan.
Kondisi tersebut tampak nyata di sejumlah sentra tembakau, termasuk Madura. Meski berkontribusi besar terhadap pasokan nasional, tingkat kesejahteraan petani di wilayah tersebut masih menghadapi tantangan serius.
“Petani hadir dalam rantai produksi, tetapi belum menjadi penentu. Persoalannya bukan pada petani, melainkan pada sistem tata niaga yang belum memberikan nilai tambah secara merata,” lanjut Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI) itu.
Sebagai solusi, Gus Lilur mendorong transformasi industri berbasis lokal melalui pengembangan pabrik rokok skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sentra produksi tembakau. Model ini diyakini mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat posisi tawar petani.
“Ketika industri tumbuh dekat dengan petani, harga menjadi lebih layak, sementara produk tetap kompetitif,” jelasnya.
Selain itu, kehadiran pabrik rokok UMKM legal dinilai dapat menjadi instrumen efektif untuk menekan peredaran rokok ilegal. Produk legal yang terjangkau di tingkat lokal diharapkan mampu menggeser pasar rokok ilegal secara bertahap.
Gus Lilur optimistis, pendekatan industri yang lebih inklusif akan menempatkan petani sebagai subjek utama dalam ekosistem tembakau nasional, bukan sekadar pelengkap dalam rantai produksi.
