InfoA1 – Dugaan kuat “persekongkolan” yang mengarah kepada interverensi muncul pada saat pelaksanaan RUPS Bank UMKM Jatim ( BUMD Pemprov Jatim ) yang akhirnya menyepakati Pak Irwan untuk menjadi Direktur Utama Bank UMKM Jatim.
Bank UMKM Jatim yang berkantor di Jalan Ciliwung Surabaya ini telah selesai melaksanakan RUPS sesuai aturan dan Pak Irwan yang sebelumnya menjadi PLT Dirut Bank UMKM Jatim terpilih menjadi Definitif Dirut Bank UMKM Jatim.
Aroma persekongkolan menguat sebelum Pra RUPS dimana dari ke 3 ( tiga ) calon yang lolos assesment dan dilanjutkan ke tahapan RUPS Bank UMKM Jatim,dari awal Kabiro Perekonomian Setda Pemprov Jatim dengan salah satu Komisaris Bank UMKM Jatim sudah mengarah kepada pilihannya menjagokan Pak Irwan sebagai Dirut Bank UMKM Jatim.
Pola interverensi dari sang Kabiro Perekonomian Setda Pemprov Jatim ala Bank UMKM Jatim saat ini ditengarai juga akan dilakukan pada saat menjelang pelaksanaan RUPS PT Jatim Graha Utama (PT JGU ).
“Dari awal kami sudah warning bahwa mulai dari proses assesment yang meloloskan 3 (tiga) kandidat calon Direktur Utama pada BUMD Jatim ini ,MAKI Jatim sudah melakukan monitoring dan pengawasan melekat terutama memantau pergerakan Kabiro Perekonomian Setda Pemprov Jatim,” jelas Heru MAKI.
Heru MAKI menambahkan bahwa sangat terlihat bagaimana inkonsistensi Kabiro Perekonomian dalam proses pemilihan Dirut BUMD Jatim dengan menafikan semua masukan dan evaluasi dan tetap bersikukuh pada pendiriannya berbasis seakan akan “restu” dimana Heru MAKI meyakini bahwa tidak ada interverensi yang akan dilakukan sekelas Ibunda Gubernur Jawa Timur ataupun Sekdaprov Jatim.
“Permasalahannya adalah Kabiro Perekonomian merasa bahwa langkah interverensi yang dilakukan itu sesuai dengan arahan Pimpinannya,dan saya meyakini yang dikatakan Pimpinan itu tidak mungkin akan ikut bahkan tidak mengetahui dalam bahasa interverensi seperti yang dimaksudkan Kabiro perekonomian,” jelas Heru MAKI.
MAKI Jatim secara kelembagaan akan mempercepat proses audiensi dengan Ibunda Gubernur Jawa Timur dan Bapak Sekdaprov Jatim untuk melaporkan temuan serta kajian dalam dugaan kuat interverensi Kabiro Perekonomian Setda Pemprov Jatim tersebut.
Heru MAKI dengan tegas meminta Ibunda Gubernur Jawa Timur dan Sekdaprov Jatim untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi berkenaan dengan manuver kebijakan Kabiro Perekonomian dalam proses pemilihan Dirut pada BUMD BUMD di lingkungan Pemprov Jatim.
“Kalau dirasa memang Kabiro Perekonomian sudah melakukan manuver kebijakan interverensi yang tidak sehat,saya mendesak Ibunda Gubernur Jawa Timur dan Bapak Sekdaprov Jatim untuk menon aktifkan Kabiro Perekonomian saat ini,” pungkas Heru MAKI.
