Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungannya terhadap paket kebijakan deregulasi yang diumumkan pemerintah di Jakarta, Senin (30/6). Menurutnya, langkah ini merupakan strategi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global yang kian dinamis.
“Paket kebijakan deregulasi ini adalah upaya memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Namun, pelaksanaannya harus diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan dan benar-benar tepat sasaran,” ujar Gus Rivqy, sapaan akrab Rivqy Abdul Halim.
Deregulasi, lanjut Gus Rivqy, memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Namun ia mengingatkan bahwa manfaat dari kebijakan ini harus dirasakan langsung oleh sektor-sektor produktif, bukan hanya kelompok tertentu.
Pemerintah, dalam paket kebijakan ini, diketahui melonggarkan aturan impor terhadap sepuluh jenis komoditas serta menyederhanakan proses perizinan usaha waralaba. Komoditas yang masuk dalam daftar pelonggaran antara lain produk kehutanan, pupuk bersubsidi, bahan baku plastik, pemanis buatan, preparat beraroma mengandung alkohol, bahan bakar, bahan kimia tertentu, mutiara, nampan makanan, alas kaki, dan sepeda roda dua atau tiga.
“Produk kehutanan menjadi yang paling banyak mendapat pelonggaran. Pemerintah perlu menjelaskan secara rinci manfaat dan potensi dampaknya terhadap industri nasional, serta aktif menyosialisasikannya kepada pelaku usaha,” tambahnya.
Di sisi lain, Gus Rivqy mengapresiasi terbitnya Permendag Nomor 25 Tahun 2025 yang menyederhanakan perizinan usaha waralaba di daerah. Ia menilai regulasi ini sebagai langkah terobosan untuk mengurai birokrasi yang selama ini menghambat pelaku UMKM.
“Banyak pelaku UMKM yang terhambat oleh rumitnya perizinan. Kebijakan ini bisa menjadi terobosan penting untuk mendorong pertumbuhan UMKM serta menciptakan lapangan kerja baru,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Gus Rivqy mendorong agar pemerintah terus meluncurkan kebijakan ekonomi yang berdampak nyata bagi rakyat, terutama kalangan menengah ke bawah.
“Kebijakan ekonomi yang baik adalah yang mampu memberikan manfaat langsung bagi rakyat kecil. Pemerintah perlu memastikan semua lapisan masyarakat terjangkau oleh manfaat kebijakan ini,” pungkasnya.
