Penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji memicu desakan agar aparat penegak hukum membuka secara transparan aliran dana yang terkait dengan kasus tersebut. Desakan itu disampaikan Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, yang akrab disapa Gus Lilur.
Menurut Gus Lilur, penetapan tersangka seharusnya menjadi pintu masuk bagi penelusuran yang lebih menyeluruh, terutama terkait ke mana aliran dana dalam perkara kuota haji tersebut mengalir. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik, baik terhadap penyelenggaraan ibadah haji maupun proses penegakan hukum.
“Kasus ini menyangkut kepentingan umat dan keadilan publik. Karena itu, dugaan aliran dana harus dibuka secara terang benderang agar tidak menyisakan kecurigaan di masyarakat,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
Ia menegaskan, secara teknis penelusuran aliran dana bukanlah hal yang sulit dilakukan. Aparat penegak hukum, kata dia, memiliki kewenangan dan instrumen yang memadai, termasuk melalui kerja sama dengan lembaga analisis transaksi keuangan.
“Negara punya perangkat yang lengkap. Tinggal kemauan untuk membuka semuanya secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Gus Lilur menekankan bahwa desakan tersebut tidak dimaksudkan untuk mendahului proses hukum atau menuding pihak tertentu. Sebaliknya, ia mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara terbuka, adil, dan tanpa pandang bulu.
“Siapa pun yang secara hukum terbukti menerima aliran dana hasil korupsi harus dimintai pertanggungjawaban. Tidak boleh ada pengecualian,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Lilur menyatakan bahwa masyarakat pada prinsipnya mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi. Namun dukungan itu, menurut dia, harus dibarengi dengan komitmen menjaga integritas moral, terutama bagi mereka yang memiliki posisi strategis dan pengaruh di ruang publik.
Hingga berita ini ditulis, Komisi Pemberantasan Korupsi belum menyampaikan keterangan resmi secara rinci terkait aliran dana dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tersebut. Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
