SURABAYA – Usulan penghentian ekspor Benih Bening Lobster (BBL) yang disampaikan pengusaha nasional asal Situbondo, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, mendapat respons positif dari pemerintah. Gus Lilur, sapaan akrabnya, menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas diterimanya gagasan tersebut.
Beberapa bulan lalu, Gus Lilur mengirimkan surat elektronik kepada Presiden Prabowo yang berisi usulan agar ekspor BBL dihentikan dan diganti dengan kebijakan ekspor lobster ukuran minimal 50 gram.
Menurutnya, kebijakan ini akan membawa dampak besar bagi penguatan sektor perikanan budi daya nasional.
“Dengan hanya memperbolehkan ekspor lobster ukuran 50 gram, para pelaku usaha mau tidak mau harus melakukan budi daya di dalam negeri setidaknya selama tiga bulan,” kata Gus Lilur, Rabu (14/1/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menciptakan iklim budi daya lobster yang sehat di Indonesia.
Kedua, membuka jutaan lapangan kerja baru. Gus Lilur memperkirakan, jika volume ekspor lobster ukuran 50 gram mencapai dua juta ekor per hari, maka akan dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk menjaga keramba dan merawat lobster hasil budi daya.
Ketiga, mendorong perubahan posisi Indonesia di pasar global. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai pengekspor BBL, terutama ke Vietnam. Di negara tersebut, BBL dibudidayakan hingga menjadi lobster konsumsi, lalu diekspor kembali ke China.
“Dengan dihentikannya ekspor BBL dan dibukanya ekspor lobster ukuran 50 gram, Indonesia akan bertransformasi dari penjual benih menjadi pengekspor lobster. Bahkan tidak menutup kemungkinan langsung mengekspor lobster konsumsi ke China,” ujarnya.
Gus Lilur menambahkan, informasi dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa regulasi terbaru terkait ekspor lobster ukuran 50 gram ditargetkan diundangkan paling lambat akhir Februari 2026.
Atas perkembangan tersebut, Gus Lilur menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui usulan tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yang dinilai responsif dan terbuka terhadap aspirasi pelaku usaha.
“Saya juga berterima kasih kepada Menteri KKP yang mulai menunjukkan keberpihakan pada kepentingan bangsa. Mari berbakti pada NKRI, mari berbudi daya,” pungkas pemilik Bandar Laut Dunia Group itu.
