Vietnam – Perjalanan panjang HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy di dunia usaha kembali menorehkan babak baru. Setelah satu dekade meniti karier di sektor tambang dan perikanan budidaya, kini ia menemukan kembali panggilan jiwanya: menjadi petani besar.
Semua bermula dari kunjungannya ke Vietnam tahun 2013, yang dilanjutkan dengan ekspansi usaha pada 2015. Kala itu, banyak yang menawarinya berbisnis beras, namun dengan penuh canda ia menolak. “Saya ini orang dusun, rumah saya dikelilingi sawah milik Eyang. Saya justru ingin lepas dari bau sawah,” ujarnya ringan.
Namun perjalanan membawa hikmah. Tahun 2025 ini, dalam rangka menuntaskan perizinan usaha budidaya lobster di Vietnam, tawaran untuk berdagang beras kembali datang. Tapi kali ini, bukan dari sembarang pihak. Rekan-rekannya adalah para pengusaha besar Vietnam yang telah sukses di sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan.
Tawaran yang datang pun tak main-main: dagang batubara, dagang benih bening lobster, dan dagang beras. Tiga sektor ini pula yang menjadi tulang punggung hubungan dagang antara Republik Indonesia dan Vietnam.
Sebagai anak petani, cucu petani, bahkan cicit dari pemilik ratusan hektar sawah di desa, Khalilur R Abdullah mengaku marah saat harga gabah jatuh di musim panen. “Saya anti impor beras, terutama untuk CBP atau Cadangan Beras Pemerintah seperti Bulog. Impor jenis ini menghancurkan harga gabah petani lokal.”
Namun ia membedakan dengan beras khusus – beras super premium yang dijual pada kisaran harga Rp25.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Menurutnya, jenis beras ini tidak diproduksi secara luas oleh petani Indonesia dan memiliki pasar tersendiri yang tidak mengganggu keseimbangan harga beras lokal.
“Pemerintah RI bahkan membuka keran impor untuk beras khusus tahun 2025 sebesar sekitar 420.000 ton. Di sinilah ruang dagang yang bisa kita masuki tanpa merugikan petani Indonesia.”
Dalam perjalanannya ke tiga provinsi lumbung padi Vietnam – Dong Thap, An Giang, dan Can Tho – Khalilur menyaksikan ribuan pabrik penggilingan padi yang beroperasi masif dan efisien. Hal ini membangkitkan tekadnya untuk turut membangun pabrik-pabrik padi di banyak kabupaten Indonesia serta membuka jutaan hektar sawah baru, seperti yang dilakukan para konglomerat RI di Papua.
“Infrastruktur pertanian kita harus berdaulat. Jangan sampai di negeri agraris seperti Indonesia, masih ada rakyat yang kelaparan hanya karena tidak mampu membeli beras,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusannya, Khalilur telah membentuk BAPANTARA GRUP (Bandar Pangan Nusantara Grup), sebuah induk usaha yang kini menaungi 18 anak perusahaan yang fokus pada sektor pertanian, pangan, dan distribusi logistik.
“Bismillah. Ini tekad saya untuk membumikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita serius menggarap pangan, tidak ada satu pun rakyat negeri ini yang harus khawatir soal makan,” pungkasnya dengan semangat.
