Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto informasinya resmi menghentikan ekspor benih bening lobster (BBL) ke Vietnam. Instruksi ini berlaku sejak 1 Agustus 2025 dan menegaskan larangan ekspor meski hanya satu ekor.
Langkah tersebut sekaligus menutup mekanisme lama yang diatur lewat Keputusan Menteri KKP Nomor 7 Tahun 2024. Ke depan, regulasi ekspor lobster akan berada langsung di bawah kendali Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang kini sedang diproses.
“Ekspor lobster tidak lagi cukup diatur oleh keputusan menteri, tapi harus lewat otoritas Presiden. Ini agar tata kelola lebih jelas, transparan, dan kuat,” demikian bunyi penegasan yang disampaikan Gus Lilur selaku pengusaha budi daya perikanan.
Perpres baru yang mengatur budidaya lobster, baik di dalam maupun luar negeri, ditargetkan terbit pada akhir Agustus. Sementara operasional budidaya di luar negeri diproyeksikan berjalan kembali pada akhir September atau awal Oktober.
Beberapa poin penataan yang tengah disiapkan antara lain:
– BLU Situbondo tidak lagi menangani budidaya lobster luar negeri, fungsinya digantikan Satgas Budidaya Lobster.
– Satgas berada di bawah Perpres dan melibatkan lintas kementerian/lembaga, termasuk KPK, BPK, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Kemenkeu, Kemenlu, KKP, hingga kemungkinan Kemenhan.
– Kementerian Keuangan akan membuka rekening khusus untuk menampung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari ekspor BBL. Tarif PNBP ditetapkan Rp2.000 per ekor, turun dari Rp3.000 saat masih dikelola BLU Situbondo.
Menyikapi kebijakan Presiden, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau biasa disapa Gus Lilur, Founder dan Owner Bandar Laut Dunia (BALAD) Grup, menyatakan dukungan penuh.
Menurutnya, langkah ini adalah momentum menata ulang tata kelola lobster agar lebih adil dan berpihak pada nelayan. BALAD Grup sendiri mengantongi kuota budidaya lobster luar negeri (Vietnam) sebesar 1 miliar ekor per tahun dan kini tengah menyiapkan suplai dengan jumlah yang sama dari Indonesia.
“Kalau kita dapat kuota 1 miliar ekor di Vietnam, tapi gagal suplai dari Indonesia, itu akan sangat memalukan. Karena itu, kami fokus pada suplai dari provinsi utama seperti DIY, Jawa Barat, dan Jawa Timur,” kata Gus Lilur.
Ia menegaskan bahwa BALAD Grup terbuka bermitra dengan nelayan di tujuh provinsi, yakni DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, NTB, dan NTT.
Gus Lilur optimistis Perpres lobster akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat budidaya perikanan dunia.
“Dengan regulasi yang ditata Presiden, saya yakin Indonesia bisa menjadi kiblat baru usaha perikanan budidaya dunia,” tandasnya.
